Gubernur Sumbar : 3 Hal harus Dilakukan KPK Supaya Kepala Daerah tidak Terkena OTT

43

PadangTIME.com –  Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menilai ada tiga hal yang harus jadi pemikiran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Kepala Daerah tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Melihat banyaknya kepala daerah, gubernur, walikota serta anggota dewan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Pertama, biaya penyelenggaraan kampanye kepala daerah dibebankan pada APBN atau APBD. Biaya ini yang selalu menjadi momok kepala daerah terlibat korupsi.Pengadaan dana kampanye dibiaya APBD ini tentu akan memunculkan tokoh yang berintegritas, karena banyak orang baik tidak bisa ikut pilkada karena tidak ada pembiayaan,” kata Irwan pada saat memberikan sambutan Acara Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi sektor swasta di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (30/8).

Kedua, soal bantuan sosial (bansos) hendaknya dibolehkan, karena saat menjadi kepala daerah banyak masyarakat yang meminta bantuan sosial seperti sebelum tahun 2012.

Di Sumbar pengurus Ormas Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sampai saat ini masih marahan kepada gubernur karena tidak ada lagi bantuan sosial ini. Sehingga saya dicemooh dan dihujat, namun karena tidak dibolehkan oleh Kemendagri sesuai Permendagri, saya terpaksa tidak bisa memberikan bansos tersebut, karena akan berhadapan dengan aturan hukum,” ungkap Irwan Prayitno.

Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan, yang ketiga negara mesti memberikan biaya operasional partai politik agar para anggota dewan tidak melakukan hal-hal yang berbau korupsi untuk mencarikan biaya partainya. (red)

 

LEAVE A REPLY