DPRD Sumbar Sampaikan Pandangan Umum 3 Ranperda

1228

Padang TIME.com – Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan terdapatnya perubahan kewenangan Pemerintah provinsi dibodang koperasi , maka perda Nomor 2 tahun 2006 tidak relevan dan perlu dilakukan perubahan, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat H. Arkadius Dt Intan Bano saat membuka Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap 3 Ranperda dan Nota Penjelasan Ranperda Pendirian BUMD Senen (01/7).

Lebih Lanjut dikatakan Arkadius Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah sebagai upaya untuk mendukung penguatan sistem ketahanan pangan nasional sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada provinsi sebagaimana yang diatur dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,

Sedangkan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah adalah sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan energi yang cukuop di daerah, sebagai prasarat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran yang akan dicapai dengan pembentukan perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan untuk menjamin ketersediaan energi , akan tetapi juga untuk menjamin keterjangkauan harga oleh masyarakat ungkap Arkadius. (tisna)

LEAVE A REPLY