DPRD Sumatera Barat Tetapkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

689

Padang TIME.com – Untuk penataan penyelenggaraan tenaga kerja di Sumatera Barat , DPRD Sumbar telah menetapkan Usul Prakarsa terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi prakarsa DPRD ,yakni Komisi II bidang Ekonomi bersama pemprov Sumbar dengan memakan waktu yang cukup lama, hal ini sikatakan Ketua DPRD Sumbar , Hendra Irwan Rahim pada pembukaan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Rabu, (7/8) di Ruangan Sidang Utama DPRD Sumatera Barat.

Hendra menjelaskan dalam rangka pembinaan terhadap pembentukan produk hukum daerah , sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II .

Lebih lanjut Hendra Irwan Rahim Mengatakan sesuai surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/3724/OTDA tanggal 15 Juli 2019 Hasil Fasilitasi Ranperda Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa Penyempurnaan oleh Kemendagri diantaranya pemberian prioritas pemakaian tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di daerah , dihapus karena dianggap diskriminasi terhadap para pencari kerja. Sedangkan bagian keduanya adalah Pengaturan terhadap pembentukan lembaga Akreditasi Daerah yang akan melakukan akreditasi dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah juga dihapus dengan pertimbangan akreditasi LPK merupakan kewenangan pemerintah.

Rapat Paripurna ini juga dilakukan penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat APBD Tahun 2019 yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat , Nasrul Abit (tisna)

LEAVE A REPLY