Padang TIME | Sekretaris Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Budi S, SH., menegaskan, tim anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Padang Pasalnya, anggaran yang ada di APBD induk tidak tuntas pelaksanaannya pada pertengahan tahun.
Ironisnya, Pemko Padang malah menunggu penuntasan pelaksanaannya pada akhir tahun.
“Saya melihat Pemko Padang selalu mengulang penyakit yang sama dari tahun ke tahun anggaran, selalu tak tuntas pelaksanaan APBD induk di pertengahan tahun,” ungkapnya.
“Pemko malah menunggu sampai akhir tahun. Ini kan aneh, sebab di Pemko Padang itu banyak OPD yang melaksanakan pengelolaan anggaran seperti itu,” katanya.
Contohnya, kata Budi, di Kesra dan Kesbangpol, yang mengelola dana bantuan untuk ormas, organisasi sosial, musala, masjid, dan lain-lain.
“Itu kan dana jelas yang sudah ditetapkan setahun sebelumnya di APBD induk, tapi kenapa dilalai-lalaikan. Belum lagi dana untuk UMKM, Bansos di Dinas Sosial, kenapa harus lama-lama,” katanya.
Budi mengatakan, di Pemko Bandung, ketika dirinya melaksanakan Kunker ke daerah itu, pelaksanaan APBD induk tuntas di pertengahan tahun.
“Sistem di Bandung itu sudah bagus, berarti di kita sistem yang harus diperbaiki, sehingga proses birokrasi bisa dipercepat. Dan kalau kepala OPD tidak bisa memperbaiki sistem, ya ganti aja,” cakapnya.
Selain itu, kata Budi, Walikota Padang mestinya mendesak OPB menuntaskan pengelolaan anggaran tersebut.
Ia meminta Walikota Padang merangsang Kepala OPD menerapkan komputerisasi dan proses pencairan online di OPD masing-masing.
“Kami meminta walikota jangan terlalu banyak pencitraan, yang penting itu kerja mempercepat pelayanan publik, bukan acara seremonial,” pungkasnya. (pt)
bebi
