PadangTIME.com – Sejumlah warga yang berdomisili di Kelurahan Seberang Palinggam kecamatan Padang Selatan, datangi kantor Kelurahan Palinggam terkait adanya indikasi bahwa kelurahan menghalangi masyarakat untuk memperoleh bantuan rehab rumah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan terhadap masyarakat kategori miskin yang rumahnya tidak layak huni.

Ibu Tuti (45), selaku koordinator aksi menyebutkan bahwa, Kelurahan terkesan menghalangi warga mendapat bantuan tersebut, sebelumnya Lurah meminta masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan BSPS harus menyertakan KIS.

“Dan setelah dikonfirmasi kepada ketua Paskel ternyata KIS tidak termasuk dalam syarat penerima bantuan, dan pihak Kelurahan tidak mau menandatangani surat karena berkas belum lengkap padahal persyaratannya sudah dipenuhi dan untuk tingkat RT RW ada 20 rumah yang telah disetujui,” ujar Yakub kepada awak media, Selasa (24/7/2018)
Sementara itu, Lurah Palinggam Aidil zulhaini menyebutkan bahwa dalam persoalan bantuan BSPS tersebut hanya terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan kelurahan.

“Tadi sudah dilakukan dialog dengan warga, kita juga tidak menghalangi masyarakat mendapatkan bantuan, namun persoalan tanah tentu harus selesai, apakah tanah yang ditempati warga tersebut betul-betul mereka yang menguasainya karena ini tanah Verponding, jangan sampai saya menyalahi aturan,” ujar Aidil
Kata Aidil, pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap tersebut.
“Soal kepastian tanah, masyarakat harus membuat surat keterangan bahwa ia benar-benar menguasai tanah tersebut dan tidak dalam sengketa, ini akan kita upayakan secepatnya,” kata Aidil.
Aprianto berharap agar permasalahan jatah rumah ini agar dapat diselesaikan oleh Lurah Seberang Palinggam bersama Faskel kelurahan agar tidak menggaanggu penyaluran bantuan bedah rumah kepada masyarakat.
Hanya baru 20 unit yang dibantu udah ribu, apalagi 1000 rumah yang mau di bedah, apa jadinya ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Aprianto anggota DPRD kota padang, menanggapi permasalah bedah rumah melalui program PUPR ini, dan sebagai perpanjnagan tangan dari pemerintah pusat terhadap Permasalahan yang timbul dari gejolah di kelurahan seberang palinggam membuat kita semua menjadi pesimis akan sukses
Sebagai anggota DPRD Dapil Padang selatan, saya tidak menghalang-halangi program ini namun program bedah rumah ini dari program seorang Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Alek Inndra Lukman yang diperjuangan buat kota padang sebanyak 636 unit rumah untuk tahun 2018 ini. ujar Apriianto.

LEAVE A REPLY