Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2019 mencapai 87,29 Persen

1040

 PARIWARA DPRD KOTA PADANG

Selasa , 2 Juni 2020

PadangTIME.com – DPRD Kota Padang melaksanakan sidang paripurna yang dengan agenda tentang  Raperda Walikota Padang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Selasa (2/6).

Paripurna  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen, pada kesempatan ini  Arnedi Yarmen menyampaikan dari 45 orang anggota dewan, sebanyak 27 orang hadir dalam rapat tersebut, tiga orang sakit dan sisanya menunggu kedatangan. Selanjutnya Arnedi memohon maaf, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna kali ini terdapat hal yang tidak berkenan bagi peserta sidang dan tamu undangan.

“Berdasarkan rapat Badan musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang, pada 18 Mei 2020, maka pada 2 Juni 2020 Walikota Padang menyampaikan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Agenda paripurna ini merupakan tindak lanjut dari surat wakilota padang no surat 900/23.81/DPKAD.AKT.2020 tanggal 11 mei 2020 perihal penyampaian dan menjadwalkan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang tahun anggaran 2019,” ucapnya.

Walikota Padang Mahyeldi Ansarullah menyampaikan, sejak berlakunya UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya.

Realisasi pendapatan daerah Kota Padang, pada tahun anggaran 2019 mencapai 87,29 persen atau sebesar Rp2,35 triliun dari yang ditargetkan sebelumnya sebesar Rp2,69 triliun.

“Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2019 mencapai 67,57 persen atau sebesar Rp546,11 miliar dari target sebelumnya Rp808,27 miliar,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah

Wali Kota Padang  menyebutkan hal itu pada saat penyampaian Laporan Nota Keuangan Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun anggaran 2019 dalam rapat Paripurna DPRD setempat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019.

“Laporan yang disampaikan ke DPRD, merupakan laporan yang sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan,” ucapnya.

Lebih lanjut Walikota, menjelaskan juga laporan pertanggunjawaban pelaksanaan APBN tahun 2019 merupakan implementasi dari kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang secara teknis operasional merupakan tindak lanjut dari Perda nomor 10 tahun 2018 tentang APBD Kota Padang tahun 2019 serta Perda nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.

“Pemko Padang terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan seperti penyajian laporan keuangan secara wajar, peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, serta meningkatkan komitmen semua eleman pendukung dalam pelaksanaan keuangan daerah,” tambahnya.

Walikota Padang menjabarkan, PAD Pemko Padang yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah.

“Anggaran 2019 PAD Kota Padang ditargetkan 808,27 milyar rupiah, terealisasi 546,11 milyar rupiah atau 67,57% yang terdiri dari 388.09 milyar dari pajak daerah, 48,24 milyar rupiah dari restribusi daerah, 11,71 milyar rupiah dari laba Bank Nagari, serta 98,06 milyar rupiah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya Pemko Padan juga mendapatkan pendapatan tranfer sebesar 1,69 trilyun rupiah dari rencana Rp1,75 triliun rupiah,” tambahnya.

Mahyeldi menyampaikan, tahun 2019 belanja yang dianggarkan oleh Pemko Padang sebesar Rp2, 75 trilyun, pada 31 Desember 2019 terealisasi sebesar 2,35 trilyun rupiah atau sebersar 85,55%.  “Belanja yang dilakukan meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen selaku pimpinan rapat Paripurna mengapresiasi atas penyampaian LKPJ keuangan yang disampaikan pemerintah Kota Padang.

“Laporan keuangan yang disampaikan oleh Wali Kota Padang sudah lebih baik dan tahun ini sudah ada peningkatan. Namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam waktu 60 hari oleh Pemkot,” ujar Arnedi Yarmen.

Arnedi Yarmen berharap ke depannya LKPJ tersebut lebih ditingkatkan lagi dan bisa dipertahankan oleh pemerintah Kota Padang.

Dijelaskan Arnedi Yarmen , DPRD Kota Padang  sudah membuat jadwal untuk pembahasannya yang akan dilakukan mulai besok sampai 12 Juni 2020,”. (tisna)

 

Balang

LEAVE A REPLY

25 − = 20