Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak Datangi DPRD Tolak Kebijakan Alat Tangkap Ikan

259
Ketua Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) Hendri Yendi menyerahkan pernyataan sikap nelayan kepada anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano

Padang Time.com – Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat pada Rabu (11/9)

Para Nelayan Danau Singkarak mendatangi DPRD Sumbar karena tidak menerima, Kebijakan Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat mengenai Alat Tangkap ikan yang digunakan nelayan Danau Singkarak .

Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak merasa tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat soal alat tangkap nelayan di Danau Singkarak, menuntut agar DPRD Sumbar bisa meninjau kembali kebijakan Pemprov Sumbar terkait alat tangkap ikan dengan mata jaring 3/4 inchi. “

Ketua Amanads Hendri Yendi menjelaskan bahwa kedatangan ke DPRD Sumbar untuk mengadukan nasib nelayan Danau Singkarak yang menolak kebijakan Pemprov Sumbar terkait alat tangkap ini telah mematikan mata pencaharian nelayan di Danau Singkarak,”

Ketua Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) Hendri Yendi, saat beraudiensi di DPRD Sumbar, mengatakan, akibat kebijakan alat tangkap harus bermata jaring 3/4 inci, banyak jaring angkat atau bagan milik nelayan yang kena razia dan dirusak tim penertiban. pada razia 15 dan 18 Juli 2019 lalu, banyak jaring yang terkena razia, nelayan juga trauma.

“Ditegaskan Hendri jaring angkat yang dimiliki itu uangnya berasal dari pinjaman dari bank. Kreditnya harus kami bayar, sementara kami tidak bisa mencari ikan,”.

Menanggapi Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak, anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, persoalan nelayan Danau Singkarak itu sudah lama dibahas. ” untuk itu Pihak DPRD meminta Pemprov Sumbar untuk tidak melakukan razia dulu. Kita harus menyelesaikan persoalan yang ada dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Arkadius menjelaskan Pemprov Sumbar melalui Pergub untuk alat tangkap ini, bertujuan untuk menjaga populasi ikan bilih yang mulai punah. “Ikan bilih ini merupakan salah satu ikan yang adanya hanya di Danau Singkarak. Kami berupaya menjaga populasinya. Dikeluarkan Pergub, tapi ternyata ada masalah di nalayan. Makanya perlu dicarikan solusi yang pas,” kata Arkadius.

Arkadius, mengatakan untuk menyelesaikan persoalan ini , DPRD Sumbar akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar. ” DPRD akan agendakan pertemuan dengan DKP untuk menyelesaikan persoalan Nelayan Danau Singkarak secepatnya. (tisna)

LEAVE A REPLY